Pendataan Honorer Rawan Manipulasi

GE-KA, Kediri- Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berlaku jujur dan transparan dalam pendataan tenaga honorer. Karena menurutnya, pendataan pegawai honorer untuk diusulkan sebagai PNS rawan manipulasi dan titipan. Semua tenaga honorer yang memenuhi syarat, harus dimasukkan karena itu hak yang bersangkutan ”kan sudah ada surat edaran Menpan, pendataannya harus sesuai,”kata Abdullah Abu Bakar.

Masa pendataan tenaga honorer untuk pengusulan sebagai PNS, disinyalir kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Tenaga honorer yang didata dimintai sejumlah uang untuk memuluskan proses pengusulan menjadi PNS. Selain itu, pendataan ini juga rawan manipulasi, seperti manipulasi tempat, tanggal dan tahun dimana pegawai honorer tersebut bekerja, termasuk manipulasi SK dari kepala instransi setempat.”sudah bukan rahasia lagi, pendataan PNS sangat rawan manipulasi,”terang Abdullah Abu Bakar.

Untuk itu, Abdullah Abu Bakar berpesan pada masyarakat utamanya pada tenaga honorer untuk mengawasi dan mendampingi proses pendataan yang dilakukan BKD. Terutama mereka yang masuk kategori II sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010.”semua harus berjalan procedural, jangan sampai ada yang dirugikan,”pungkas Abdullah Abu Bakar.(Hadi kusuma/ANDIKA FM)