Pendidikan Pesantren-Umum Akan Disejajarkan

KEDIRI - Pemerintah pusat berjanji akan menghapus diskriminasi pendidikan yang selama ini terjadi di lingkungan pondok pesantren.


Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyampaikan ikrar janji tersebut dalam pembukaan acara pertemuan 10.000 Kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri.

Untuk kedepan, kata mantan rektor Institute Tekhnologi Sepuluh November Surabaya ini, pemerintah akan berusaha menghilangkan kesenjangan antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren.

“Solusinya dengan menyediakan anggaran di dalam pos pendidikan nasional. Kita akan berikan perhatian lebih untuk kedepan,” ujarnya dalam sambutan, Minggu (18/7/2010).
 
Acara yang merupakan rangkain acara peringatan satu abad ponpes Lirboyo ini juga mengundang Menteri Agama Surya Dharma Ali, Panglima Kodam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sowarno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf.

Di depan sejumlah ulama seperti KH Mas Subadar Pasuruan, KH Dzainudin Dzazuli Ponpes Al Falah Ploso, serta ribuan santri dan alumni (Lirboyo), Nuh juga menitip kata maaf atas ketidakmampuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi undangan membuka acara silaturahmi 10.000 Kiai alumni dalam rangka peringatan satu abad ponpes Lirboyo. “Presiden menyampaikan maaf karena belum sempat bersilaturahmi,” ujar M Nuh.

Lebih jauh ia sampaikan, bahwa pesantren dengan pemerintah memiliki hubungan yang baik. Kedekatan itu mengandung sifat historis yang dalam mengingat peran pesantren pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah kecil.

Secara tegas Nuh menyanggah semua asumsi tentang pemerintah yang hanya memanfaatkan pondok pesantren dan ulama guna memenuhi kepentingan pragmatis. Ia lontarkan penjelasan tersebut untuk menjawab pertanyaan Kiai Anwar Iskandar pengasuh onpes Asasaidiyah Jamsaren dan Dzainudin Dzazuli dari Ponpes Ploso mengenai peran pemerintah pada kehidupan pondok pesantren.

Kendati demikian Nuh tidak menampik jika selama ini telah terjadi kesenjangan antara pendidikan umum dengan pondok pesantren. “Ini semua bukan hubungan finansial yang datang pada saat ada kebutuhan. Tapi karena hubungan yang terjalin baik,” kata M Nuh.

Sebelum menutup kata sambutanya, Nuh juga menyampaikan penghargaan yang besar kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang lebih dulu menyisihkan APBD untuk alokasi anggaran pendidikan khusus pondok pesantren. Ini merupakan langkah berani, dan satu-satunya di Indonesia, pungkasnya.(Solichan Arif/Koran SI/teb)