Komisi Pelayanan Publik Jatim Nilai Samsul Ashar Mundur

GEKA, ANDIKA FM, Kediri - Komisi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur menilai kebijakan Walikota Kediri Samsul Ashar, dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan langkah kemunduran.

Agus Widiyarta, anggota Komisi Pelayanan Publik Jatim mengatakan, banyaknya masyarakat dan praktisi pendidikan, yang menolak sistem PPDB tahun 2010, menunjukkan keputusan Walikota tidak tepat. Pasalnya kebijakan PPDB menggunakan NUN, dan tes akademik penuh resiko.

Tidak hanya rawan penyimpangan, tetapi juga mudah dimanfaatkan para makelar siswa, untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, perubahan kebijakan dalam PPDB tahun ini, seharusnya berpijak dari hasil evaluasi pada PPDB tahun lalu. Jika memang PPDB tahun lalu yang menggunakan system on line dan hanya menggunakan NUN sudah berjalan dengan baik, dan transparan, seharusnya tidak perlu dirubah.

“ Dengan perubahan kebijakan dalam PPDB tahun ini berarti Walikota Samsul Ashar, melangkah mundur,” kata Agus Widiyarta.

Kata Agus Widyarta, kebijakan Kepala Daerah harus memenuhi dua prinsip, yakni prinsip kemasyarakatan dan rasionalitas. Prinsip kemasyarakatan berarti kebijakan tersebut harus memenuhi aspirasi warga dan kebijakan rasional adalah kebijakan yang sesuai dengan aturan dan bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama. (Hadi Kusuma)