Wawali: Pejabat Kediri Tak Akan Dapat Bantuan Pengacara

 GEKA, Kediri - Pemerintah Kota kediri tidak akan menyiapkan pengacara, untuk mendampingi pejabat yang terlibat dalam kasus penyimpangan penggunaan dana UMKM di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota.

Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mempersilakan Kepolisian Daerah Jawa Timur, memeriksa 14 pejabat yang diduga menerima kucuran dana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebesar Rp 825 ,5 juta. Pemerintah juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka, jika kelak ditetapkan sebagai tersangka. Abdullah menjelaskan, ke 14 pejabat tersebut merupakan debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri, sebuah perusahaan daerah yang mengelola dana UMKM.

Sesuai informasi yang berkembang, karena tidak mampu menyelesaikan pembayaran pinjaman, Direktur BPR memutuskan menutup utang itu dengan dana UMKM sebesar Rp 825,5 juta pada 2008. Kata Abdullah Abu Bakar, kasus pinjaman dana BPR oleh pejabat bersifat pribadi dan bukan kelembagaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Walikota Kediri Samsul Ashar telah mencopot jabatan Tri Waspodo dari kursi Direktur BPR Kota Kediri. Dia termasuk dalam salah satu pejabat yang dimutasi tiga bulan lalu, untuk ditempatkan menjadi salah satu Direktur di Perusahaan Daerah Pasar. (Hadi Kusuma)