Pemprov Desak Daerah Bentuk Komisi Informasi

GE-KA, Kediri - Komisi A DPRD Jatim mendesak Pemerintah Daerah segera memberlakukan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk Komisi Informasi.

Muhaimin Hadi, anggota Komisi A DPRD Propinsi Jatim dari Daerah Pemilihan Kediri mengatakan, Komisi Informasi di tingkat pemerintah pusat dan propinsi sudah terbentuk. Untuk itu, tingkat daerah baik kabupaten maupun kota juga harus menyusul. Mengingat Komisi Informasi sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk perbaikan buruknya pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan.

Selama ini, jika masyarakat mengalami kesulitan maupun menjadi korban oknum birokrasi, masih bingung mengadu pada siapa. Ironisnya, masyarakat juga masih kesulitan memperoleh informasi terkait program pemerintah daerah, terutama yang menyangkut kebijakan penggunaan anggaran dan arah pembangunan daerah. Termasuk informasi pelayanan di bidang perijinan, usaha, dan program pemberdayaan masyarakat.

Kata Muhaimin Hadi, kepala daerah harus segera mengusulkan pembentukan Komisi Informasi untuk kemudian dilakukan uji kelayakan oleh tim independen guna diserahkan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.

Muhaimin menambahkan, dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kepala Daerah memang tidak diharuskan membentuk  Komisi Informasi. Tetapi, pembentukan Komisi Informasi, merupakan satu bentuk transparansi, untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan terbuka.