RSS Feed
Twitter
SEBUAH
gagasan tentang bagaimana rakyat miskin mendapatkan pasokan listrik
tiba-tiba mengemuka. Dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi
VII DPR, pekan lalu, Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan
Iskan mengusulkan kepada anggota dewan untuk menggratiskan listrik bagi
rakyat miskin.
Ide dasarnya adalah dengan subsidi silang. Pelanggan miskin yang dikategorikan sebagai konsumen 450 VA disubsidi pelanggan yang lebih mampu, yakni pengguna listrik di atas 450 VA. Mereka akan dikenai penaikan tarif dasar listrik (TDL) antara 5% dan 10%.
Ide yang mengejutkan itu disambut pro-kontra. Yang pro menilai jalan pemikiran Dahlan itu sudah benar dan layak didukung menjadi kebijakan.
Yang kontra berpendapat menggratiskan listrik bukan kebijakan yang mendidik. Karena itu, langkah tersebut tidak perlu diambil.
Yang terjadi kemudian adalah sebelum ide itu menjadi usulan yang lebih serius, Dahlan secara mengejutkan menarik kembali ide itu, kemarin.
Usulan Dahlan menggratiskan listrik bagi pelanggan miskin dan kemudian menariknya kembali menunjukkan PLN dan pemerintah tidak siap dengan konsep distribusi penaikan TDL yang realistis. Semestinya, sebelum melontarkan gagasan, PLN dan pemerintah mematangkannya terlebih dahulu. Bukan asal melontarkan wacana yang sensasional.
Usulan menggratiskan listrik itu sudah ditarik, tetapi persoalan kelistrikan di Indonesia tetap saja ruwet sejak dahulu. Dari tahun ke tahun PLN selalu berkutat dengan urusan lama yang selalu muncul kembali, yaitu bagaimana agar pemerintah dan DPR setuju menaikkan TDL.
Tahun ini, bersama DPR, pemerintah sudah menetapkan penaikan tarif listrik sebesar 10%. Yang belum jelas adalah bagaimana penaikan 10% itu akan didistribusikan ke setiap kategori pelanggan.
Problem utama sesungguhnya adalah bagaimana PLN mampu menaikkan kinerjanya dalam menyuplai pasokan listrik, menurunkan level inefisiensi, dan menjadi perusahaan yang sehat.
Dirut PLN boleh saja terus berganti wajah, tapi dari tahun ke tahun hal itu tidak pernah berhasil dicapai PLN. Pemadaman masih kerap terjadi.
Wilayah yang belum tersentuh listrik tetap luas. Dan PLN selalu rugi setiap tahun. Karena itu, sebelum menaikkan tarif listrik, PLN semestinya menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya. Kurangi atau bila mungkin tiadakan sama sekali pemadaman listrik, hentikan inefisiensi yang bermuara korupsi, dan benahi manajemen pasokan listrik secara lebih antisipatif sehingga krisis kelistrikan bisa dijauhkan atau bahkan dihindarkan.
Subsidi yang terus dikurangi setiap tahun yang berimplikasi pada penaikan tarif listrik hanya dapat dipahami bila PLN mengimbanginya dengan keseriusan dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
Rakyat sudah paham bahwa negara kewalahan mengatur subsidi di bidang kelistrikan. Karena itu, jangan memberikan harapan kosong yang memperkeruh situasi. (Editorial Media Indonesia)
Ide dasarnya adalah dengan subsidi silang. Pelanggan miskin yang dikategorikan sebagai konsumen 450 VA disubsidi pelanggan yang lebih mampu, yakni pengguna listrik di atas 450 VA. Mereka akan dikenai penaikan tarif dasar listrik (TDL) antara 5% dan 10%.
Ide yang mengejutkan itu disambut pro-kontra. Yang pro menilai jalan pemikiran Dahlan itu sudah benar dan layak didukung menjadi kebijakan.
Yang kontra berpendapat menggratiskan listrik bukan kebijakan yang mendidik. Karena itu, langkah tersebut tidak perlu diambil.
Yang terjadi kemudian adalah sebelum ide itu menjadi usulan yang lebih serius, Dahlan secara mengejutkan menarik kembali ide itu, kemarin.
Usulan Dahlan menggratiskan listrik bagi pelanggan miskin dan kemudian menariknya kembali menunjukkan PLN dan pemerintah tidak siap dengan konsep distribusi penaikan TDL yang realistis. Semestinya, sebelum melontarkan gagasan, PLN dan pemerintah mematangkannya terlebih dahulu. Bukan asal melontarkan wacana yang sensasional.
Usulan menggratiskan listrik itu sudah ditarik, tetapi persoalan kelistrikan di Indonesia tetap saja ruwet sejak dahulu. Dari tahun ke tahun PLN selalu berkutat dengan urusan lama yang selalu muncul kembali, yaitu bagaimana agar pemerintah dan DPR setuju menaikkan TDL.
Tahun ini, bersama DPR, pemerintah sudah menetapkan penaikan tarif listrik sebesar 10%. Yang belum jelas adalah bagaimana penaikan 10% itu akan didistribusikan ke setiap kategori pelanggan.
Problem utama sesungguhnya adalah bagaimana PLN mampu menaikkan kinerjanya dalam menyuplai pasokan listrik, menurunkan level inefisiensi, dan menjadi perusahaan yang sehat.
Dirut PLN boleh saja terus berganti wajah, tapi dari tahun ke tahun hal itu tidak pernah berhasil dicapai PLN. Pemadaman masih kerap terjadi.
Wilayah yang belum tersentuh listrik tetap luas. Dan PLN selalu rugi setiap tahun. Karena itu, sebelum menaikkan tarif listrik, PLN semestinya menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya. Kurangi atau bila mungkin tiadakan sama sekali pemadaman listrik, hentikan inefisiensi yang bermuara korupsi, dan benahi manajemen pasokan listrik secara lebih antisipatif sehingga krisis kelistrikan bisa dijauhkan atau bahkan dihindarkan.
Subsidi yang terus dikurangi setiap tahun yang berimplikasi pada penaikan tarif listrik hanya dapat dipahami bila PLN mengimbanginya dengan keseriusan dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
Rakyat sudah paham bahwa negara kewalahan mengatur subsidi di bidang kelistrikan. Karena itu, jangan memberikan harapan kosong yang memperkeruh situasi. (Editorial Media Indonesia)
0 komentar:
Post a Comment