IMF Desak Negara Maju Tidak Cabut Subsidi

JENEWA - International Monetary Fund (IMF) dan International Labour Organization (ILO) mendesak negara ekonomi maju untuk tidak memotong pengeluaran pemerintahannya sebelum 2011.

Hal ini disarankan karena pengetatan kebijakan fiskal negara-negara tersebut akan mempersulit pemulihan ekonomi dunia.

"Sebagai strategi umum, negara-ekonomi maju tidak perlu memperketat kebijakan fiskal mereka sebelum 2011, karena pengetatan tersebut dapat merusak pemulihan ekonomi," hal ini diungkapkan IMF, yang dikutip dari AFP, Minggu (5/9/2010).

Desakan ini dikeluarkan, karena beberapa negara Eropa mulai mengurangi pengeluaran mereka dalam beberapa bulan terakhir, setelah Yunani hampir mengalami ambang kebangkrutan dan harus diselamatkan oleh Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional.

Namun, IMF dan Organisasi Perburuhan Internasional mencatat bahwa konsolidasi fiskal sebesar satu persen dari PDB biasanya akan mengurangi konsumsi domestik dan investasi sekitar satu persen, dan menaikkan tingkat pengangguran sekitar 0,3 persen selama lebih dari dua tahun.

Dalam rilisnya dikatakan bahwa negara-negara tersebut harus melihat penarikan subsidi dalam waktu singkat, karena hal ini terbukti dapat menambah biaya lagi.

"Selama resesi yang parah dan dalam tahap awal pemulihan ini, biaya tersebut sebenarnya kurang penting, namun mereka (negara-negara maju) cenderung lebih menonjolnya dalam periode pemulihan, mereka menyatakan bahwa subsidi harus mulai dihapus pada 2011."

Sebaliknya, kebijakan harus fokus pada menjaga pengangguran dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja, misalnya dengan menuntut bahwa tunjangan pengangguran hanya diberikan kepada mereka yang menjalani pelatihan atau mengambil pekerjaan sosial.

Konferensi IMF-ILO pada 13 September di Oslo ini akan membahas cara-cara untuk membawa upaya ekonomi yang berkelanjutan serta pemulihan ekonomi dunia.

Pembicara yang dijadwalkan untuk menghadiri konferensi ini termasuk diantaranya Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Perdana Menteri Yunani George Papandreou, Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero dan Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde.(ade) / OKEZONE