Pertamina: Kami Tak Mau Rugi

TANGERANG - PT Pertamina (Persero) mengaku belum mendapat kabar resmi dari pemerintah terkait rencana pengurangan disparitas (perbedaan jauh) harga elpiji PSO (bersubsidi) 3 kg dengan elpiji non-subsidi 12 kg. Yang jelas, perseroan menegaskan tidak ingin mengambil resiko merugi, khususnya untuk harga jual elpiji non-subsidi. Pasalnya, dengan harga elpiji non-subsidi saat ini perseroan sudah merugi sekira Rp3 triliun.

"Pertamina sebenarnya tidak mau merugi. Jangan  membebani keuangan Pertamina dengan menanggung subsidi (elpiji 12 kg) ini nantinya," ujar VP Corporate Communication Pertamina Basuki Trikora Putra saat ditemui usai acara sosialisasi penggunaan elpiji 3 kg di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (1/8/2010).

Perlu diketahui, lanjutnya, perseroan sudah menanggung kerugian elpiji nonsubsidi pada 2009 sekitar Rp2,3 triliun. Adapun kerugian bisnis perseroan untuk elpiji nonsubsidi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun.

"Kalau dari volumenya yang masih seperti 2009 dan dengan harga kontrak (contract price/CP) Aramco dan nilai tukar dolar yang masih sama, maka kerugian yang kami derita sekitar Rp3 triliun," ungkapnya.

Terkait usulan rencana penaikan harga elpiji 3 kg yang digelontorkan sang pelopor program konversi, Jusuf Kalla, pihaknya menyerahkan usulan ini kepada pemerintah. Menurutnya, masalah harga elpiji 3 kg ini merupakan kewenangan pemerintah. Sedangkan kewenangan Pertamina hanya pada elpiji nonsubsidi.

"Kalau masalah elpiji 3 kg, karena ini domain (tugas)-nya pemerintah, tentunya pemerintah yang mempunyai kewenangan. Sementara untuk elpiji 12 kg, karena domain Pertamina, tentunya kami akan mengkaji," tuturnya.

Kendati demikian, dia menuturkan pihaknya akan hadir bila diundang pemrintah membahas masalah disparitas harga elpiji tersebut. "Kalau ada pembahasan itu, tentunya Pertamina akan hadir," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengakui adanya usulan terkait solusi disparitas harga elpiji ini karena maraknya pengoplosan elpiji 3 kg ke elpiji 12 kg. Dia mengatakan, 30 persen dari kerusakan aksesoris elpiji 3 kg karena tindakan pengoplosan itu.

"Itu kaitannya dengan pengoplosan, karena saat ini kerusakan itu sebesar 30 persen di antaranya berasal dari pengoplosan. Supaya menghindari tidak terjadinya pengoplosan, sebaiknya tidak ada disparitas," ungkap Karen.

Untuk pelaku pengoplosan ini menurutnya harus dihukum seberat mungkin karena telah merugikan negara dan mengganggu keselamatan masyarakat.

"Yang penting, hukuman seberat-beratnya (bagi pengoplos), karena selain merugikan negara juga mengganggu keselamatan warga setempat," tandasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) akan mengusahakan agar harga jual gas per satu kilogram, untuk elpiji ukuran 12 kg sama seperti harga jual elpiji ukuran 3 kg.

Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada gas elpiji 12 kg, atau menaikkan harga gas elpiji 3 kg dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penggunanya.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Saryono Hadiwidjojo menjelaskan jika dengan tidak adanya disparitas harga ini pengoplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg dapat diminimalisir.(css)