Pengelolaan SLG Tidak Tertata

GEKA, Kediri - Pemasukan untuk PAD Kabupaten Kediri, dari Simpang Lima Gumul-SLG, yang sangat kecil, menggambarkan pengelolaan dinas terkait, yang tidak maksimal.

Hal itu dikatakan Iskak, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri. Selama ini, SLG dan seluruh fasilitas yang ada didalamnya, sudah seringkali dimanfaatkan pihak Even Organiser (EO), untuk berbagai kegiatan. Hanya saja, karena pengelolaan yang tidak maksimal, kontribusi yang masuk ke PAD, sangat kecil.

Tidak ada patokan atau tarif khusus yang diberlakukan, dalam setiap penggunaan SLG. Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan SLG, sudah sangat besar. Iskak mengatakan, kawasan SLG harus dikelola sebaik mungkin, agar pembangunan SLG yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp 300 miliar  tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang seimbang, bagi PAD Kabupaten Kediri.

Iskak menambahkan, dengan adanya pengelolaan yang tertata, maka SLG akan memberikan kontribusi maksimal, dalam menambah PAD Kabupaten Kediri. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah-PAD yang masuk dari SLG selama Januari hingga Mei 2010, hanya Rp 6 juta saja. (Anto Kristian)

Read more »

Wawali: Pejabat Kediri Tak Akan Dapat Bantuan Pengacara

 GEKA, Kediri - Pemerintah Kota kediri tidak akan menyiapkan pengacara, untuk mendampingi pejabat yang terlibat dalam kasus penyimpangan penggunaan dana UMKM di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota.

Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mempersilakan Kepolisian Daerah Jawa Timur, memeriksa 14 pejabat yang diduga menerima kucuran dana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebesar Rp 825 ,5 juta. Pemerintah juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka, jika kelak ditetapkan sebagai tersangka. Abdullah menjelaskan, ke 14 pejabat tersebut merupakan debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri, sebuah perusahaan daerah yang mengelola dana UMKM.

Sesuai informasi yang berkembang, karena tidak mampu menyelesaikan pembayaran pinjaman, Direktur BPR memutuskan menutup utang itu dengan dana UMKM sebesar Rp 825,5 juta pada 2008. Kata Abdullah Abu Bakar, kasus pinjaman dana BPR oleh pejabat bersifat pribadi dan bukan kelembagaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Walikota Kediri Samsul Ashar telah mencopot jabatan Tri Waspodo dari kursi Direktur BPR Kota Kediri. Dia termasuk dalam salah satu pejabat yang dimutasi tiga bulan lalu, untuk ditempatkan menjadi salah satu Direktur di Perusahaan Daerah Pasar. (Hadi Kusuma)

Read more »

Prajurit TNI Renovasi Rumah Warga

 GEKA, Kediri - Setelah merenovasi seribu unit rumah warga miskin di Kabupaten Kediri, tahun ini Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya mentargetkan perbaikan seribu unit rumah di Kota Kediri.

Komandan Kodim 0809 Letnan Kolonel Totok Imam Santoso mengatakan, program bedah rumah yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga saat ini, telah menyelesaikan ribuan rumah di daerah. Pemerintah menggandeng Kodam V untuk bertanggungjawab secara teknis, dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk wilayah Kediri, Kodim 0809 ditunjuk sebagai pelaksana program. Pada tahun 2009 lalu telah selesai, renovasi seribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri. Setiap rumah yang dianggap tidak layak akan didata, oleh Koramil untuk diajukan sebagai peserta bedah rumah.

Selanjutnya anggota TNI dan masyarakat setempat secara bergotong royong melakukan renovasi rumah yang meliputi pemasangan lantai dari semen untuk ukuran 5 x 6 meter, pemasangan dinding bata, penggantian jendela, pintu, resplang, serta memasang plafon dari triplek.

Menurut Letkol Totok Imam, tahun 2010 ini pihaknya berencana melaksanakan program bedah rumah kembali untuk wilayah Kota Kediri dengan target setiap kecamatan 100 rumah.

Totok berharap, dengan program pembangunan terpusat, akan meminimalisir adanya, penyimpangan. Sebab seluruh pembelanjaan bahan bangunan, dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi. (Hadi Kusuma)

Read more »

Walikota Himbau Kader Posyandu Tidak Resah

GEKA, Kediri - Walikota Kediri Samsul Ashar, meminta para kader posyandu tidak resah dan tetap menjalankan tugasnya meski honor yang dijanjikan sebesar Rp 15 ribu per bulan belum cair.

Walikota Kediri Dokter Samsul Ashar menjamin, dana honor bagi kader posyandu sudah dianggarkan dan tidak akan dihapus. Hanya saja, karena penataan dan pergeseran prioritas penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan, dana itu hingga kini belum dicairkan. Ada kemungkinan, dana akan dibagikan dalam bentuk rapelan dan baru bisa ditetapkan, dalam APBD Perubahan 2010.

Samsul Ashar meminta, kader posyandu tidak resah dan tetap menjalankan tugasnya, mengingat peranan Posyandu bagi pemantauan pertumbuhan dan kesehatan masyarakat, khususnya balita sangat dibutuhkan. Samsul Ashar menegaskan, dana honor akan tetap diberikan.

Di Kota Kediri terdapat sekitar seribu kader Posyandu yang tersebar di 46 kelurahan di 3 kecamatan di Kota Kediri. Pada 2010 ini, Pemerintah Kota Kediri menganggarkan dana Rp 360 juta , untuk honor para kader, yang diberikan setiap bulan Rp 15 ribu rupiah per kader. (Hadi Kusuma)

Read more »